PENDAHULUAN
Demokrasi adalah suatu istilah yang diambil dari bahasa
Yunani, yaitu berasal dari kata demos
(rakyat) dan kratein (memerintah).
Demokrasi atau pemerintahan untuk rakyat, dipercaya sebagai gagasan universal
yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia. Demokrasi akhir-akhir
ini, dinyatakan sebagai buah pemikiran yang paling wajar dan baik untuk
menjalankan semua sistem organisasi politik dan sosial.
Sedangkan Demokrasi menurut istilah (terminologi), para
ahli seperti : Abraham Lincoln, Joseph A. Schmeter, Sidney Hook, Schmitter, dll
mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Namun pada hakikatnya, demokrasi
mengandung pengertian :
a)
Pemerintahan dari rakyat (government of the people),
b)
Pemerintahan oleh rakyat (government by people),
c)
Pemerintahan untuk rakyat (government for people).
Dengan adanya
sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak, kediktatoran dan pemerintahan
otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi
terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat
umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dapat dikatakan demokrasi
memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat.
Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara
demokrasi yang berwatak anti-feodalismedan anti-imperialisme, dengan tujuan
membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah
keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga
otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya,
sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam
arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi
hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk
mencapai hal tersebut.
PRINSIP-PRINSIP
DEMOKRASI
Prinsip-prinsip demokrasi dapat
ditinjau dari pendapat Almadudi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah
sebagai berikut :
1.
Kedaulatan rakyat;
2.
Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang
diperintah;
3.
Kekuasaan mayoritas;
4.
Hak-hak minoritas;
5.
Jaminan HAM
6.
Pemilihan yang bebas dan jujur;
7.
Persamaan di depan hukum;
8.
Proses hukum yang wajar;
9.
Pembatasan pemerintahan secara konstitusional;
10.
Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11.
Nilai-nilai toleransi, pragmantisme, kerja sama, dan
mufakat.
SEJARAH PERKEMBANGAN
DEMOKRASI DI INDONESIA
Perjalanan demokrasi di Indonesia berubah-ubah sesuai
dengan pemerintahan presidennya. Di zaman orde lama (pemerintahan Soekarno),
dibuatlah sistem pemerinntahan yang disebut sebagai model Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin adalah suatu bentuk demokrasi yang kebijakan-kebijakannya
diatur oleh pusat pemerintahan. Namun, dampak dengan adanya Demokrasi ini yakni
kehidupan social-politik rakyat Indonesia justru dibuat menjadi tidak bebas.
Sebab kebijakan yang dibuat Soekarno terlalu otoriter.
Di zaman orde baru (pemerintahan Soeharto), model
demokrasi yag dijalankan adalah demokrasi Pancasila. Pada masa itu kehidupan
sosial-politik juga dijalankan secara otoriter dan membelenggu kebebasan
berekspresi warganya. Pada masa Soeharto kehidupan berdemokrasi juga tidak
berjalan dengan baik.
Pada masa pemerintahan presiden Habibie, Indonesia mulai
mengalami sedikit kemajuan. Beberapa kemajuan tersebut adalah adanya kebebasan
pers, pembebasan para tahanan politik, kebebasan pendirian parpol, kebijakan
otonomi daerah, adanya pembatasan jabatan presiden maksimal 2 periode,
pencabutan beberapa UU yang tidak demokratis, dan netralitas birokrasi serta
militer dari politik praktis. Presiden Habibie juga berhasil mencampurkan
antara proses demokratisasi dengan kebijakan luar negeri dari sebuah
pemerintahan di masa transisi. Namun, akibatnya provinsi Timor Timur melepaskan
diri dari NKRI.
Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid,
terjadi konflik antara elit politik yang tidak kunjung usai. Konflik tersebut
bermula dari sikap kebijakan politik Gus Dur dengan membuat serangkaian
kontroversi yang kurang populer, merusak koalisi, dan hubungan baik dengan
parlemen serta memerintah semaunya sendiri.
Sementara itu pada masa pemerintahan presiden Megawati,
Indonesia mengalami suatu kerugian perekonomian yang besar. Ada sejumlah
persetujuan korupsi yang muncul antara lain; kontrak penjualan gas dari
lapangan Tangguh di Papua kepada Cina dengan harga yang murah, serta penjualan
perbankan nasional ke pihak asing. Selain itu, banyak korupsi yang telah
dilakukan oleh kader-kader PDIP di lembaga MPR/DPR.
Selanjutnya pada
masa pemerintahan presiden SBY, Indonesia sudah mulai berdemokrasi dengan baik.
Terbukti dari IAPC memutuskan memberikan The
Democracy Medal Award kepada bangsa Indonesia atas prestasinya menerapkan
nilai demokrasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, prestasi lain
Indonesia yang paling menonjol adalah keberhasilan Indonesia menyelenggarakan
Pemilu 2004 secara demokratis, aman, damai, dan tanpa konflik. Namun disisi
lain dibalik keberhasilan Indonesia, rakyat harus menghadapi kenaikan bahan
bakar minyak (BBM) sebesar 125%. Semakin mahalnya BBM maka makin mahal pula
ongkos pengiriman barang dan jasa. Karena itu, dampak yang ditimbulkan bias
mengancam stabilitas perekonomian yang sedang dibangun saat ini.
Inilah kenyataan pahit yang harus kita terima dari
penerapan gagasan yang dianggap akan membawa kemajuan ini. NKRI sebagai negara
yang dianggap sudah memiliki sistem demokrasi ternyata belum bisa menjamin
kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Masih banyak kelemahan dari sistem
demokrasi yang sudah ada di Indonesia. Sebuah gagasan yang baik tanpa penerapan
yang benar tidak akan memberi manfaat yang berarti. Kehidupan demokrasi di
Indonesia masih belum bias melepaskan rakyat dari penderitaan.
KELEMAHAN SISTEM
DEMOKRASI DI INDONESIA
Demokrasi di Indonesia bisa dikatakan, belum menjalankan
fungsinya sebagai mana semestinya. Slogan ‘atas nama rakyat’ hanya sekedar
untuk menarik simpati rakyat saat pemilu, dan melupakannya saat sudah menjabat.
Setelah terpilih, mereka malah sibuk mengeluarkan modal karena berhutang budi
terhadap pihak lain yang ikut mensukseskannya dalam pemilu. Oleh sebab itu,
secara logika bisa dikatakan, demokrasi di Indonesia cenderung melahirkan
koruptor.
Padahal jika
dijalankan dengan semestinya, demokrasi memiliki pengaruh yang besar dalam
setiap sendi-sendi kehidupan. Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi
menyebutkan bahwa “demokrasi dapat mengurangi kemiskinan.” Hal tersebut dapat
terwujud jika pihak legislatif benar-benar mendengarkan dan menyerap aspirasi
serta hak-hak rakyat dan pihak eksekutif melaksanakan kewajibannya dengan
efektif sehingga kesejahteraan rakyat meningkat dan kemiskinan berkurang. Namun
kenyataannya, demokrasi di Indonesia cenderung lebih menguntungkan masyarakat
dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi masyarakat
ekonomi menengah kebawah, tidak memberi pengaruh yang besar. Kelompok miskin menjadi tertindas
karena demokrasi tidak begitu mementingkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Saat ini
demokrasi pancasila tidak dijalankan sesuai dengan pancasila karena dijalankan
oleh orang-orang yang memiliki kepentingan sendiri didalamnya.
Selain itu,
kelemahannya yang lain yaitu tidak semua orang memahami makna demokrasi itu
sendiri. Yang mereka tahu, demokrasi adalah kebebasan berbicara, menyatakan
pikiran, dan pendapat. Oleh karena itu, tidak jarang kita temukan orang-orang
berdemo dimana-mana demi menyampaikan pendapat mereka. Fakta menunjukan, lebih
banyak kerusakannya yang terjadi daripada hasil yang diharapkan akibat
demonstrasi. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang lebih agar masyarakat dapat
menikmati demokrasi. Sebab, sumber daya manusia yang kuat sangat mempengaruhi
kefektifan jalannya demokrasi, karena tanpa itu pegaruh asing akan mudah masuk
ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai
kelompok sipil lainnya masih terjebak pada pola pikir lama, yaitu membangun perlawanan terhadap pihak
anti-demokrasi dari luar. Selain itu, kegagalan terbesar yang mungkin terjadi
terhadap sistem demokrasi di Indonesia adalah hilangnya kepercayaan rakyat
terhadap para wakil rakyat dalam parlemen dan pejabat publik. Sebab mereka
dianggap telah gagal memegang amanat rakyat, amanat yang seharusnya dijalani
dengan benar malah diselewengkan, salah satunya dengan melakukan korupsi.
Beberapa kelemahan lainnya dari sistem demokrasi di Indonesia antara lain :
1. Terlalu banyak partai yang menjadi ajang memperebutkan kursi Presiden.
2. Terlalu banyak aturan Undang-Undang yang dikeluarkan dan semuanya saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya.
3. Para anggota DPR tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya, kalau mereka memang layak untuk dipilih, sebab akhir-akhir ini kenyataannya banyak kasus korupsi yang terjadi.
4. Para anggota Parlemen sudah tidak lagi memiliki rasa malu dalam melakukan atau menjalankan kehidupan pribadinya jikalau mereka melakukan hal-hal yang melenceng dari norma-norma yang berlaku.
SOLUSI DARI KELEMAHAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
Solusi uuntuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan
membentuk barisan rakyat yang bersatu untuk mengembalikan demokrasi kepada
rakyat yang selama ini menjadi korban demokrasi. Seluruh rakyat diharapkan
partisipasinya untuk ikut serta dalam hal ini.
Selain itu, orang-orang yang sudah dipercaya oleh rakyat
sebaiknya menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh sebab itu adalah amanat
dan dapat menjadi contoh yang baik bagi rakyat. Sehingga rakyat tetap percaya
kepada pemerintahan yang ada. Jika satu sama lain sudah saling percaya, akan
lebih mudah memajukan negara yang kita cintai ini.
Sementara itu untuk masalah partai, lebih baik diterapkan
tidak lebih dari partai yang dapat mencalonkan sebagai presiden. Hal ini
dimaksudkan agar para pemilih lebih selektif lagi dalam memilih pemimpinnya.
Untuk masalah Undang-Undang, masalahnya disini adalah kita tidak mampu
menjalankan peraturan yang sudah kita buat sendiri. Coba saja kalau kita tetap
patuh dan tidak melanggrnya, hidup bermasyarakat dan berwarganegara akan lebih
baik. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari sifat pribadi masing-masing
individu.
Diharapkan dengan adanya hal semacam ini, dapat mengetuk
hati pemerintah untuk segera melaksanakan demokrasi dengan sebaik-baiknya agar
demokrasi benar-benar menjadi milik rakyat, sehingga kemiskinan dapat berkurang
dan rakyat dapat hidup makmur dan sejahtera.
KESIMPULAN
Menerapkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap adil
dan akan membawa kemajuan ini, belum tentu semudah teorinya. Indonesia memang
menganut sistem demokrasi namun belum semua dijalankan dengan benar. Sebab,
apabila Indonesia memang benar-benar menganut sistem demokrasi, maka rakyat
akan jauh lebih makmur dan dapat merasakan keadilan disemua bidang. Demokrasi
bukanlah semata-mata untuk dijanjikan saja, melainkan juga untuk membuat rakyat
keluar dari masalah keterpurukan ekonomi.
Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan
demokrasi di Indonesia, namun kenyataannya demokrasi di Indonesia lambat laun
akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak
akan berlangsung lama di Indonesia, sebab masyarakatnya belum siap. Mereka juga
pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan
yang kompleks. Bahkan, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim,
berkata bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil
melaksanakan demokrasi, walaupun belum sesempurna yang diharapkan.
REFERENSI
http://www.lontar.ui.ac.id
